KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI DI INDONESIA

KAITAN ANTARA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

1.     1.   Modal Asing dalam Pembangunan
  Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.

2.      2.  Motivasi Negara Donor
  Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.

3.       3. Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia
   Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari  Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing.

Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.  

KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI

A. Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan

Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).

Sehingga pada masa mendatang sudah dapat dipastikan bahwa PMA diharapkan akan menjadi kunci suksesnya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang diharapkan bagi negara kita pada masa mendatang adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga PMA yang harus diterapkan di negara kita adalah PMA yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan PMA yang berkelanjutan di sini adalah PMA yang dapat memaksimalkan keuntungan PMA bagi Indonesia dan meminimalkan dampak negatif PMA bagi Indonesia

Dampak dari PMA terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries; tingkat tabungan-investasi domestik; metode yang digunakan dalam PMA (misalnya merger & acuisition ataupun greenfield investment); sektor-sektor yang terlibat dalam PMA; dan tentunya stabilitas dari host countries. Pada akhirnya diharapkan perlu untuk melakukan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh PMA. Keputusan perusahaan asing dalam melakukan PMA akan didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya stabilitas politik di host countries, aksesibilitas dan potensial pasar di host countreis, repatriasi keuntungan untuk kepentingan investor asing, dan terdapatnya infrastruktur yang memadai di host countries. Privatisasi dan deregulasi merupakan faktor kunci untuk menarik PMA.

B. Perdagangan Internasional Sebagai Motor Pembangunan

Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.

Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.

Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena meruapakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, malainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.

Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.

Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.

D. Utang dan Bantuan Luar Negeri

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat utang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap utang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.

Permasalahan utang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri utang luar negeri seperti dimanatkan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok utang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi utang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekuensi logis pada beban pembayarannya.

Ukuran efektifitas lainnya yaitu progress variant. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban commitment fee dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (undisbursed balance). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi commitment dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi terhadap commitment proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya commitment lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan fiduciary control yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (proqurement process) yang lebih transparan.

E. Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional Untuk Pembiayaan Pembangunan

Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai Global Public Goods dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002

Dalam perkembangan wacana mengenai global public goods ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan global public goods. Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan global public goods masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan. Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya. Global public goods dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.

Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal. Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dsan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitis swap.

Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang. Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs).

 Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperikirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.

Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan. Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia. Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund.

Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah policy based finance.

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional. 

DAFTAR PUSTAKA

1.       http://okkifajrin.blogspot.com/2010/01/hutang-luar-negeri-dan-pembiayaan.html

2.       http://mustofasmp2.wordpress.com/2009/01/20/politik-luar-negeri-indonesia/

3.       http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8205/

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

                        I.          TENTANG SEJARAH PEREKONOMIAN

Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat yang strategis dapat dijangkau dari arah manapun. Banyak pintu masuk yang dapat dilalui untuk memasuki wilayah Jawa Tengah, yaitu melalui jalan darat, udara maupun laut. Hal ini merupakan faktor keputusan penting bagi perusahaan atau institusi dalam rencana pemasaran baik pasar regional, nasional maupun international. Peninggalan prasejarah yang terkenal didunia adalah ditemukannya fosil “Phithecantropus Erectus Javanicus”. Manusia purba yang hidup 750.000 tahun sebelum Masehi ditemukan di “Dome Sangiran”. Candi Borobudur merupakan bangunan peninggalan sejarah masa kejayaan agama Budha yang termashur didunia.

Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Gedong Songo adalah bukti peninggalan sejarah sekaligus bukti kejayaan budaya di Jawa Tengah. Segudang kesenian juga menjadi ciri khas Jawa Tengah, yaitu wayang kulit, wayang orang, dan kethoprak. Kesenian tersebut diiringi dengan orkestra gamelan dengan Waranggono atau sinden sebagai penyanyinya. Selain keramahan dan kebersamaan penduduk yang menjadi ciri utama penduduk Jawa Tengah, ciri lain dalam kemasyarakatan yang masih kental di Jawa Tengah adalah gotong royong. Menolong sesama adalah kewajiban orang hidup, semangat inilah yang mendasari kerukunan dan kebersamaan masyarakat.

Sebagai bagian dari Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki sumber daya pertanian yang berlimpah dan berkualitas. Tanaman pangan yang memiliki produktivitas terbesar di Jawa Tengah adalah padi. Selain padi tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di Jawa Tengah adalah jagung. Jawa Tengah sangat beruntung, karena posisinya yang strategis. Selain berbatasan dengan Provinsi lain, juga diapit oleh Laut Jawa di sebelah Utara dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Hal ini memperlihatkan Jawa Tengah memiliki potensi di sektor pertanian yang besar.

Selain pertanian, Jawa Tengah juga memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang industri dan perdagangan, terlihat dari banyak perusahaan yang bergerak di kedua bidang itu. Di samping itu, dengan banyaknya situs-situs purbakala dan kondisi alam yang menarik, sektor pariwisata juga menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Tengah difokuskan pada keempat sektor tersebut, yang terkenal dengan INTANPARI (Industri dan Perdagangan, Pertanian, dan Pariwisata). 

Kebijakan pembangunan industri dan perdagangan terutama diarahkan pada peningkatan kandungan bahan-bahan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian. Di bidang pertanian, kebijakan pembangunan ditekankan terutama pada pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, iptek, dana, informasi, dan kelembagaan melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Sementara itu, kebijakan pembangunan di bidang pariwisata diarahkan pada pendekatan kawasan melalui keterpaduan antar wilayah dan sektor yang berdaya saing untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi regional dengan titik berat pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Berikut ini beberapa kebijakan sektoral di bidang ekonomi.

a.    Pertanian dan Kehutanan

Peranan sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, dalam perekonomian Jawa Tengah selama ini masih dominan. Namun, produktivitas sektor pertanian tercatat paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini disebabkan faktor-faktor antara lain penguasaan lahan pertanian yang terlalu sempit, kurangnya penguasaan informasi pasar dan iptek pertanian, rendahnya nilai tambah produk pertanian dan adanya periode menunggu hasil usaha pertanian. Disamping itu produksi pertanian belum mampu menjamin kelangsungan dan kualitas yang baik, serta adanya kebijakan impor komoditas tertentu seperti beras, gula dan kedelai.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian diujukan untuk: (a) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dalam arti luas yang meliputi pekebun, peternak dan nelayan melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agribisnis; (b) meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan keluarga dan daerah, serta memenuhi bahan baku industri pengolahan untuk mengisi pasar domestik dan ekspor; (c) meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarkat; (d) meningkatkan kemandirian petani, peternak, pekebun dan nelayan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pertanian.

b.    Perindustrian dan Perdagangan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan di bidang industri dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1.    Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri, dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian.\

2.    Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat, sehingga terwujud kekuatan bersama yang saling mendukung.

3.    Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keuanggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

4.    Pengembangan SDM sektor perindustrian dan perdagangan secara intensif melalui transformasi ketrampilan dan teknologi.

5.    Peningkatan promosi dagang keluar negeri, termasuk pemulihan citra masyarakat internasional terhadap Indonesia.

6.    Penataan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi dalam perdagangan bebas.

c.     Koperasi, UKM dan Penanaman Modal 

Menyadari akan penting dan strategisnya peranan UKM dalam perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan di sub sektor Koperasi dan UKM meliputi pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi, pengembangan kelembagaan, penguatan struktur permodalan, pengembangan kualitas SDM dan pengembangan pola kemitraan usaha. Sementara itu, kebijakan sub sektor Penanaman Modal meliputi program pengkajian dan pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, serta pengendalian dan pengawasan investasi.

d.    Pertambangan dan Energi

Strategi pembangunan pertambangan yang diterapkan antara lain dengan mendorong dan menggerakan partisipasi dunia usaha agar memanfaatkan potensi tambang secara optimal, memberikan perluasan kesempatan kerja di bidang pertambangan dan meningkatkan bahan tambang menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain: pengelolaan potensi dan penataan wilayah pertambangan sebagai dukungan minat investasi dan pengelolaan yang optimal serta upaya mencipatakan kondisi wilayah yang kompetitif; pengawasan dan pengendalian untuk mencapai efisiensi dan produktifitas usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah dalam rangka kesinambungan fungsi lingkungan, peningkatan mekanisme pelayanan yang kondusif melalui pembinaan sistem usaha pertambangan dan mendorong keterlibatan peran serta masyarakat.

Sementara itu, kebijakan di sub sektor energi antara lain:

1.    melalui penyediaan, pemanfaatan, pemasaran dan penjualan energi, 

2.    peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan 

3.    peningkatan penyediaan energi dari berbagai sumber.

e.     Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah    

Pembangunan pariwisata memiliki tujuan untuk membangun citra suatu wilayah, yang diharapkan akan terbentuk kegiatan-kegiatan pendorong tumbuhnya sektor-sektor lainnya, seperti transportasi, telekomunikasi, industri, perdagangan dan investasi. Tujuan lainnya dari pembangunan sektor pariwisata adalah memperbesar manfaat sektor ini terhadap pembangunan daerah secara lebih luas, mencakup sampai dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pelestarian alam. Ini semua dikemas dalam tujuan utama pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism development).

f.     Sektor Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Kebijakan di sektor ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.    Mempertahankan pelayanan jasa di sektor perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

2.    Melancarkan perhubungan darat dalam rangka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, membuka daerah-daerah terisolir dan mengembangkan sistem transportasi terpadu.

3.    Meningkatkan jangkauan jaringan pelayanan perhubungan sampai daerah terpencil.

4.    Pengendalian kerusakan lingkungan dan perbaikan didaerah tangkapan dan resapan air hujan (hulu).

5.    Perbaikan, pemeliharan dan pengembangan serta pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi.

6.    Pemantapan kelembagaan pengairan di pedesaan dan pengerukan muara-muara sungai yang dangkal, terutama yang digunakan para nelayan.

g.    Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan setengah pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini disertai pula dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas serta kesejahteraan tenaga kerja; menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, produktif dan berkeadilan; dan meningkatkan kesejahteraan penduduk peserta program transmigrasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

                     II.          TENTANG PAD

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perkembangan Kabupaten dan kota memiliki sedikit dukungan dari pendapatan regional (PAD) dalam pelaksanaan otonomi. Ini telah ditunjukkan oleh temuan penelitian yang Desentralisasi Fiskal Gelar untuk semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah relatif di bawah 20%. Di sisi lain, upaya pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak dan retribusi masih jauh dari kapasitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kabupaten dan kota ke pemerintah pusat masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan dan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan sendiri untuk mengurangi itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi pendapatan kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengembangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penelitian ini menggunakan data tahun 2001 dan memanfaatkan cross sectional Kuadrat Terkecil Biasa Analisis Regresi Berganda. Kemudian, dilakukan analisis yang meliputi uji asumsi klasik, analisis ekonomi dan uji statistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pembangunan dan PDRB per kapita memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. PENELITIAN Suami dimotivasi dan kenyataan bahwa KESAWAN Rangka pelaksanaan otonomi, sejauh Suami kabupaten / kota di Propinsi DKI Kurang didukung Tengah Dibuat bersih yang digunakan Yang bersumber Dari abu pendapatan Daerah (PAD). Suami hal ditunjukkan Dari kemangi PENELITIAN bahwa Derajat desentralisasi fiskal (DDF) seluruh kabupaten / kota di Propinsi DKI Tengah berada di Bawah 20% mobilitas meskipun KESAWAN penarikan Pajak dan retribusi dan kapasitasnya JAUH Masih. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungannya terhadap Pusat Masih Tinggi pemerintah. Oleh sebab ITU pemerintah kabupaten / kota dituntut agar-agar dapat menggali sumber-sumber pendapatannya untuk mengurangi ketergantungannya. Composition Komposisi PENELITIAN Suami adalah untuk menganalisa variabel-variabel Yang mempengaruhi PAD kabupaten / kota di Propinsi DKI Tengah. Variabel-variabel Yang perlengkapan meliputi: Pengeluaran Pembangunan (PP) dan PDRB perkapita (PKT). Data Data Yang perlengkapan adalah kerat lintang years 2001 dan diuji Artikel Baru alat analisis regresi berganda. Selanjutnya dilakukan analisis Yang meliputi uji asumsi klasik, Ekonomi dan statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pembangunan dan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten / kota di Propinsi DKI Tengah.

                 III.          HAMBATAN PEMBANGUNAN

Hambatan pembangunan daerah propinsi Jawa tengah itu pada saat ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instasi, badan usaha. Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Pengaturan jalan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

Pengembangan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.

Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapai dengan pagar ruang milik jalan.

                  IV.          PRODUK UNGGULAN DAN SUMBANGAN TERHADAP PAD

Mebel
Industri mebel di sudah terkenal sejak lama, karena mempunyai kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Teknis ukiran yang ada sebagian merupakan warisan dari para leluhur di mana seiring perkembangan jaman mengalami penyempurnaan. Pada mulanya industri mebel ini mengandalkan bahan kayu jati, namun belakangan mulai banyak juga menggunakan kayu mahoni dan jenis yang lain. Sentra Industri Mebel berada di Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Batuwarno, Giritontro dan Paranggubito.

Kambing
Populasi kambing pada tahun 2005 di Propinsi Jawa Tengah paling banyak berada di Kabupaten Wonogiri yakni mencapai 559.580 ekor. Kabupaten dengan populasi kambing besar namun masih di bawh Kabupaten Wonogiri adalah Kabupaten Banyumas (224.943 ekor); Kabupaten Brebes (176.762 ekor) dan Kabupaten Purbalingga (143.408 ha). Kendatipun populasi kambing paling besar di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri menduduki urutan kedua dalam pemotongan kambing yakni sekitar 53.614 ekor setelah Kabupaten Kudus sebanyak 61.742 ekor. Sentra peternakan kambing berada di Kecamatan

KacangTanah
Kacang Tanah merupakan komoditi sector pertanian unggulan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan luas panen dan produksinya, kacang tanah di Kabupaten Wonogiri terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Luas panen kacang tanah di Kabupaten Wonogiri mencapai 43.047 ha, diikuti oleh Kabupaten Jepara dan Sragen masing-masing sebesar 13.823 ha dan 13.267 ha. Sementara jika dilihat dari sisi produksinya, Kabupaten Wonogiri mencapai sebesar 52.655 ton, disusul dengan Kabupaten Jepara (15.591 ton) dan Kabupaten Sragen (15.833 ton). Sentra pertanian kacang tanah di Kabupaten Wonogiri terdapat di Kecamatan Giriwoyo.

KacangMete
Kacang Mete merupakan produk unggulan dari Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2002 luas lahan tanaman jambu mete ini adalah sebesar 20.056 ha terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Terutama jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang mempunyai luas lahan relatif luas di bawah Kabupaten Wonogiri yakni masing-masing Kabupaten Blora (1.828 ha); Kabupaten Sragen (1.760 ha); Kabupaten Karanganyar (1.074 ha).

Dengan luas lahan yang sedemikian luasnya, produksi Kacang Mete Kabupaten Wonogiri mencapai 3.456,5 ton atau rata-rata 287 kg/ha. Kendatipun dari sudut produksi ini masih kalah dari Kabupaten Karanganyar sebesar 551kg/ha dan Kabupaten Blora mencapai 335kg/ha. Sentra Kacang Mete di Kabupaten Wonogiri berada di Kecamatan Jatisrono, Jatiroto, Ngadirojo dan Kismantoro.

                V.          FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN

A. Disparitas Pendapatan

Konvergensi pendapatan regional per kapita dipelajari dengan dua pendekatan utama, yaitu menggunakan regresicross section antara tingkat pertumbuhan dengan tingkat awal pendapatan per kapita dan menggunakan analisa disparitas pendapatan per kapita (Wibisono, 2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa referensi klasik dari penelitian jenis kedua ini adalah artikel dari J.G. Williamson (1965) dimana ia menjelaskan bahwa proses konvergensi regional terkait dengan proses pembangunan. Ia memprediksi bahwa disparitas pendapatan regional akan memudar (konvergen) setelah melalui tiga fase dari tahap awal pembangunan hingga tahap kematangan (maturity). Akita dan Lukman (1995) menemukan bahwa disparitas PDRB per kapita mengalami penurunan yang kontinu antara 1975-1992. Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Garcia dan Soelistianingsih (1998) yang mendapatkan fakta bahwa antara 1975-1993 tendensi penurunan disparitas sempat terhenti pada 1983.

Wibisono (2003) menemukan bahwa kesenjangan terlihat menurun dengan cepat sejak 1975 sampai pertengahan 1980-an. Mulai periode 1985-1997, tren penurunan disparitas mengalami stagnasi, terlihat dari penurunan indeks yang melambat bahkan sempat mengalami kenaikan pada 1992. Indeks kembali mengalami kenaikan pada tahun 1997-1998. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penurunan disparitas yang cepat terjadi pada pertengahan 1970-an hingga 1980-an. Setelah itu penurunan disparitas mengalami perlambatan pada pertengahan 1980-an hingga 1990-an. Pada tahun-tahun dimana perekonomian mengalami guncangan eksternal indeks entropi terlihat mengalami kenaikan.

Studi empirik disparitas pendapatan regional yang diukur dengan indeks Gini mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Puspita, 2006).

B. Inflasi Regional

Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan (Mankiw, 2000). Sedangkan Puspita (2005) menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi regional diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator PDRB. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas terhadap makro ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Boediono (1982) menggolongkan inflasi berdasarkan lajunya per tahun menjadi empat bagian yaitu (1) infllasi ringan (dibawah 10% setahun), (2) inflasi sedang (10%-30% setahun), (3) inflasi berat (30%-100% setahun) dan (4) hiperinflasi (lebih 100% setahun).

Inflasi ditengarai memiliki efek negatif bagi perekonomian. Setyowati, dkk. (2000) menyatakan dampak inflasi antara lain (1) inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif yang tidak berdampak terhadap pendapatan nasional, (2). inflasi menyebabkan tingkat bunga yang meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, (3) inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang, (4) inflasi menimbulkan masalah dalam neraca perdagangan, (5) inflasi memperburuk distribusi pendapatan, (6) inflasi menyebabkan pendapatan riil merosot. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi dan tidak dapat diprediksikan (hiperinflasi).

Studi empirik menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wibisono, 2005).

C. Migrasikeluar

Variabel migrasi mengacu pada data migrasi seumur hidup yaitu jumlah penduduk yang pada saat pencacahan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya. Data migrasi diasumsikan sebagai jumlah penduduk transmigran yang berasal dari suatu daerah keluar menuju daerah tersebut. Migrasi pekerja dengan mutu modal manusia yang rendah dari daerah miskin ke daerah kaya akan memberikan efek positip pada tingkat pertumbuhan daerah asal migran dan efek negatif bagi daerah penerima.

Dalam hal ini migrasi memiliki arah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Wibisono (2003) menemukan bahwa variabel migrasi/ urban ini mempunyai efek dan arah yang ambigu yang mengindikasikan fenomenabrain drain. Kecenderungan migrasi di Indonesia adalah tenaga kerja terdidik dari luar jawa umumnya pindah ke Jawa. Sebaliknya, migran yang keluar dari Jawa umumnya adalah tenaga kerja yang berpendidikan rendah (seperti para transmigran). Angka migrasi keluar mengkonfirmasikan bahwa migran memainkan peranan yang tidak kecil bagi pertumbuhan ekonomi regional.

D. Konsumsi pengeluaran pemerintah daerah(government purchase)

Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah daerah. Variabel ini digunakan untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang tidak memperbaiki produktivitas perekonomian. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang tidak produktif, semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Anaman (2004) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positip bagi pertumbuhan ekonomi.

                    VI.            GUBERNUR DAN WAKIL GUBER NUR

Gubernur : H. Bibit Waluyo

Wakil Gubernur : Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si

DAFTAR PUSTAKA

1.       http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional/Profil/Jateng/Ekonomi.htm

2.       http://www.jatengprov.go.id/

3.       http://cemsed.uksw.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=77:diskusi-komoditi-unggulan-jawa-tengah-&catid=25:the-project&Itemid=82

4.       http://www.google.co.id/

5.       http://www.scribd.com/doc/3608431/ANALISIS-DISPARITAS-PENDAPATAN-KABUPATEN-KOTA-DI-PROPINSI-JAWA-TENGAH-DAN-FAKTORFAKTOR-YANG-MEMPENGARUHI-PERTUMBUHAN-EKONOMI-REGIONAL

EKSPOR dan IMPOR

IMPOR

1.         PERKEMBANGAN IMPOR

 Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian di dalam negeri, pengeluaran  impor menunjukan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Debirokratisasi dan deregulasi dalam bidang imporpada umumnya berupa penyederhanaan tata niaga, penggantian bentuk perlindungan nontarif menjadi perlindungan tarif, penurunan tarif bea masuk, serta pemberian ijin impor kepada lebih banyak perusahaan. Kebijaksanaan – kebijaksnaan impor selalu diserasikan dengan upaya – upaya pengembangan industri di dalam negeri, perangsang investasi dan penggalakan ekspor.

Selama periode 1970-1995 pengeluaran impor naik rata – rata 16,85 persen per tahun, sekitar dua setengah persen lebih rendah daripada kenaikan rata – rata ekspor untuk kurun waktu yang sama. Sepanjang periode tersebut, pengeluaran impor pernah mengalami penurunan selama tiga tahun berturut – turut, yakni pada tahun 1983 dan 1984 serta 1985.

Penurunan impor dalam tahun 1983 – 84 – 85 itu sendiri dapat dijelaskan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, karena belum pulihnya perkonomian akibat resesi dunia pada tahun – tahun awal 1980an. Kedua, karena pada tahun – tahun itu harga minyak di pasarn internasional sangat labil, bahkan mulai turun. Akibatnya penerimaan ekspor kita yang kal itu sangat tergantung pada minyak menurun. Cadangan devisa menipis, sehingga impor dibatasi ketat.

Ditinjau berdasarkan negara asal Impor,  komposisi impor indonesiamirip dengan komposisi ekpor menurut negara tujuan. Jepang dan Amerika Serikat tercatat sebagai negara – negara asal impor utama. Jerman adalah negara asal impor utama yang ketiga. Singapura menempati urutan berikutnya. Negara – negara mitra dagang penting lainnya adalah Belanda dan Inggris.

2.         KOMPOSISI DAN STRUKTUR IMPOR

Seperti halnya ekspor, impor Indonesia juga dapat dibedakan ke dalam kelompok migas dan nonmigas. Namun komposisinya sangat berlawanan. Dilihat dari segi perkembangannya, kenaikan impor migas masih lebih besar dibandingkan kenaikan impor nonmigas.

Sebagian besar impor Indonesia berupa mesin – mesin dan alat pengangkut. Impor hasil – hasil industri dan impor bahan – bahan kimia berada di urutan berikutnya. Urutan berikutnya lagi ialah impor bahan – bahan.

Dalam konteks ini barang – barang impor diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelompok komoditas yaitu barang konsumsi, bahn baku serta barang modal.

Barang – barang konsumsi yang paling banyak di impor adalah jenis makanan dan minuman. Sedangkan alat angkutan atau kendaraan pribadi merupakan barang konsumsi yang paling sedikit diimpor. Kecilnya impor kendaraan pribadi disebabkan karena Indonesia melarang impor kendaraan pribadi dalam bentuk sudah jadi (built-up). Impor kendaraan dalam bentuk jadi kemudiaan dihapuskan, namun sebagai gantinya dikenakan bea masuk yang sangat tinggi.

          Impor bahan baku dan bahan penolong terdiri atas makanan dan minuman; bahan baku industri; bahan bakar pelumas; serta suku cadang dan  perlengkapan. Adapun impor barang modal terdiri atas alat angkutan u ntuk industry; kendaraan penumpang; dan barang modal selain alat angkutan. Bahan baku yang paling banyak diimpor adalah bahan baku industri. Sedangkan barang modal yang terbanyak diimpor adalah barang modal selain alat angkutan.

RESENSI :

1. DUMAIRY : PEREKONOMIAN INDONESIA